Penegakan Hukum di Laut Lombok: Tantangan dan Solusi
Hukum laut di Indonesia, khususnya di sekitar Laut Lombok, merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Namun, sayangnya penegakan hukum di wilayah tersebut masih terkendala oleh berbagai tantangan.
Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di Laut Lombok adalah tingginya aktivitas ilegal di sektor perikanan. Menurut Bambang Supriyanto, Direktur Eksekutif dari Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, “Penangkapan ikan ilegal, pembuangan sampah di laut, dan penangkapan hiu secara ilegal masih sering terjadi di perairan sekitar Lombok.”
Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam penegakan hukum di laut. Menurut Kepala Kepolisian Resort Lombok Utara, AKBP I Komang Wisnu Wardana, “Kami terus berupaya meningkatkan kerjasama dengan TNI AL dan instansi terkait lainnya untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah perairan Lombok.”
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dan kolaboratif. Menurut Dody Iskandar, Ketua Forum Koordinasi Pemantau Perikanan Laut Lombok, “Kami mendesak pemerintah untuk meningkatkan patroli dan pengawasan di perairan Lombok serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku ilegal.”
Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga internasional dalam hal penegakan hukum di laut. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Kami akan terus bekerja sama dengan Interpol dan lembaga internasional lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.”
Dengan upaya yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan penegakan hukum di Laut Lombok dapat ditingkatkan dan perairan tersebut dapat terjaga dengan baik untuk keberlangsungan ekosistem laut yang lestari. Semua pihak harus bersatu dan bekerjasama dalam menjaga kelestarian laut Indonesia, termasuk Laut Lombok.