Tantangan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan masalah yang serius yang perlu segera diatasi. Pelanggaran batas laut, seperti illegal fishing, illegal logging, dan illegal mining, telah merugikan negara dalam hal sumber daya alam dan ekonomi.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. “Kita perlu meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk dapat mengatasi masalah pelanggaran batas laut ini,” ujar Prigi.
Selain itu, koordinasi yang kurang baik antara lembaga penegak hukum juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), Agus Suherman, “Kita perlu meningkatkan koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk dapat secara efektif menangani masalah pelanggaran batas laut.”
Selain itu, kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. “Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut, karena merekalah yang akan merasakan dampak dari kerusakan lingkungan akibat pelanggaran tersebut,” tambah Agus Suherman.
Dengan adanya kerjasama yang baik antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif. “Kita harus bersatu dan bekerja sama untuk melindungi sumber daya alam laut kita dari eksploitasi yang merugikan,” tutup Prigi Arisandi.