Peran penting hukum laut dalam menangani tindak pidana maritim tidak bisa dipandang enteng. Hukum laut memegang peranan krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia yang luas. Tindak pidana maritim seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perdagangan manusia sering terjadi di lautan, dan tanpa hukum laut yang kuat, sulit bagi negara untuk menangani masalah ini.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang ahli hukum internasional dari Universitas Indonesia, hukum laut memainkan peran penting dalam menegakkan kedaulatan negara di perairan wilayahnya. “Hukum laut mengatur batas-batas wilayah negara di laut, sehingga negara bisa mengawasi dan menindak tegas siapa pun yang melakukan tindak pidana maritim di perairan mereka,” ujarnya.
Selain itu, hukum laut juga memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana maritim. Menurut Kapten Laut (P) Wisnu Pramudya, seorang pakar keamanan maritim, hukum laut memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegakan hukum di laut. “Tanpa hukum laut yang kuat, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan di laut dengan efektif,” katanya.
Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam di wilayah perairan mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hukum laut dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam di laut.
Namun, tantangan dalam menegakkan hukum laut tetap ada. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kasus pencurian ikan dan penangkapan ilegal masih sering terjadi di perairan Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum laut yang lebih kuat dan efektif untuk menangani tindak pidana maritim.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting hukum laut dalam menangani tindak pidana maritim tidak bisa diabaikan. Hukum laut memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk menegakkan kedaulatannya di perairan wilayahnya dan melindungi sumber daya alam di laut. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan penegakan hukum laut di Indonesia. Jika hal ini dilakukan dengan baik, maka tindak pidana maritim dapat ditekan dan keamanan di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik.