Peran Peraturan Hukum Laut dalam Penegakan Kedaulatan Maritim Indonesia
Hukum laut memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, penegakan hukum laut menjadi sangat penting untuk melindungi kepentingan negara dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Peraturan hukum laut merupakan landasan hukum yang mengatur tata cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, serta penegakan hukum di perairan Indonesia. Dalam hal ini, peran peraturan hukum laut sangat penting dalam menegakkan kedaulatan maritim Indonesia.
Menurut Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut memainkan peran penting dalam menentukan batas wilayah laut suatu negara. Dalam wawancaranya dengan media nasional, beliau menyatakan bahwa “tanpa adanya peraturan hukum laut yang jelas, kedaulatan maritim suatu negara dapat dipertanyakan oleh negara lain.”
Salah satu peraturan hukum laut yang penting adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS dan menjadikannya sebagai dasar hukum dalam menegakkan kedaulatan maritimnya. Dalam UNCLOS, diatur mengenai batas-batas wilayah laut, hak-hak negara pantai, dan kewajiban negara-negara dalam menjaga lingkungan laut.
Selain UNCLOS, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Undang-undang ini mengatur mengenai pengelolaan sumber daya laut dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan penegakan kedaulatan maritim Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Dalam upaya menegakkan hukum laut, tentu diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap aktivitas di laut juga sangat penting dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Dengan peran peraturan hukum laut yang kuat dan efektif, diharapkan Indonesia dapat menjaga kedaulatan maritimnya dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Penegakan hukum laut merupakan salah satu kunci utama dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Dengan kerjasama semua pihak, kita dapat melindungi perairan Indonesia dari berbagai ancaman dan pelanggaran hukum laut.”
Dalam konteks globalisasi dan persaingan di bidang kelautan, penegakan hukum laut menjadi semakin penting bagi Indonesia. Dengan mematuhi peraturan hukum laut yang berlaku, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan maritimnya dan melindungi kepentingan nasional di laut.