Pada era globalisasi ini, peran pemerintah dalam pengawasan lintas batas laut sangatlah penting. Sebagai negara maritim yang memiliki banyak wilayah perairan, Indonesia harus mampu menjaga keamanan dan kedaulatan di lautnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi aktivitas yang terjadi di wilayah perbatasan laut agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan negara.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, pengawasan lintas batas laut harus dilakukan secara ketat dan terkoordinasi. Hal ini agar negara dapat mencegah masuknya barang ilegal, narkotika, dan juga aksi terorisme melalui jalur laut. Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polisi Perairan, Bea Cukai, dan lain-lain untuk memperkuat pengawasan di perairan Indonesia.
Ahli kelautan, Prof. Dr. Emil Salim juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi lintas batas laut. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah namun juga rentan terhadap eksploitasi ilegal dari negara lain. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan efisien sangat diperlukan untuk melindungi kekayaan laut Indonesia.
Pengawasan lintas batas laut juga menjadi sorotan dalam pertemuan ASEAN Maritime Forum tahun ini. Dalam forum tersebut, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam hal pengawasan perbatasan laut guna menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.
Dengan demikian, peran pemerintah dalam pengawasan lintas batas laut merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia. Semoga langkah-langkah yang diambil pemerintah dapat memberikan hasil yang positif dalam mengawasi lintas batas laut di masa depan.