Salah satu tantangan dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia yang terlatih untuk melaksanakan tugas tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Riza Damanik, “Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang hukum perikanan menjadi hambatan utama dalam upaya menegakkan hukum di sektor ini.”
Selain itu, masalah korupsi juga menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, setiap tahun kerugian akibat praktik korupsi dalam sektor perikanan mencapai miliaran rupiah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya upaya pemberantasan korupsi dalam penegakan hukum perikanan.
Tantangan lainnya adalah koordinasi antara berbagai lembaga terkait dalam penegakan hukum perikanan. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya masih belum optimal, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum perikanan.”
Upaya untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas. Menurut Direktur Eksekutif Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI), Arifsyah Munggaran, “Dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia melalui penegakan hukum yang efektif.”
Dengan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum perikanan yang baik, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki sektor perikanan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebagai negara maritim, penegakan hukum perikanan yang efektif merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.